Hadapi Penurunan TKD 2026, Gubernur Bobby Siap Bantu Daerah Akses Pendanaan Alternatif Non-APBD

MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut untuk membantu kabupaten/kota yang ingin memanfaatkan skema pendanaan alternatif non-APBD dalam pembangunan daerah. Langkah ini menjadi strategi penting agar pembangunan tetap berjalan meskipun terjadi penyesuaian signifikan pada Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026.

Penyesuaian TKD untuk pemerintah daerah di Sumut pada 2026 diperkirakan mencapai Rp4,7 triliun, yang terdiri dari penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,5 triliun dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3,2 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2025, DBH Sumut mengalami penurunan hingga 59%, sementara DAU turun sekitar 12%.

Kondisi tersebut mendorong setiap daerah untuk mencari sumber pembiayaan alternatif. Dua skema paling banyak dimanfaatkan saat ini adalah pembiayaan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dua badan usaha milik negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan.

Dalam Sosialisasi Pembiayaan dan Penjamin Infrastruktur Daerah yang digelar di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut, Medan, Senin (24/11/2025), Bobby menyatakan kesiapan Pemprov untuk memberikan dukungan tambahan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).

"Mungkin bisa kita bantu untuk pembayaran bunganya, apakah nanti setengah-setengah atau persentasenya seperti apa. Jadi BKP tidak diberikan secara langsung dalam bentuk utuh, tetapi diarahkan untuk mendukung pembayaran bunga pinjaman," ujar Bobby.

Menurutnya, persoalan infrastruktur masih menjadi tantangan utama di hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut. Selain karena kebutuhan dasar masyarakat, isu infrastruktur juga menjadi janji yang paling sering disampaikan para calon kepala daerah saat berkampanye.

"Konektivitas antar kabupaten, kecamatan, desa, dan kelurahan adalah janji yang paling sering disebut. Kami ingin memfasilitasi agar SMI dan PII bisa memberikan panduan dan informasi kepada daerah terkait skema kerja samanya," kata Bobby.

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI, Faaris Pranawa, menjelaskan bahwa terdapat enam provinsi di Pulau Sumatra yang menjadi debitur aktif PT SMI, termasuk Sumut. Total pembiayaan publik yang disalurkan PT SMI di wilayah Sumatra mencapai Rp2,76 triliun. Di Sumut sendiri, enam kabupaten/kota tercatat sebagai debitur dengan total komitmen sekitar Rp956,2 miliar.

"Pembangunan jalan menjadi proyek paling dominan dalam pemanfaatan pembiayaan PT SMI di Sumut. Infrastruktur jalan merupakan proyek yang krusial untuk mendukung pembangunan daerah," ujar Faaris.