Wabup Samosir Hadiri Rakornas Produk Hukum Daerah 2025 di Kendari

"Sebelum membuat produk hukum, kita harus memahami kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Diperlukan komunikasi publik dan sosialisasi agar peraturan diterima dengan baik," ujar Tito.

Lebih lanjut, ia mengingatkan agar setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada regulasi, tetapi juga memperhatikan penerimaan masyarakat.

"Pendekatan persuasif dan komunikasi publik harus diperkuat agar implementasi berjalan tanpa hambatan," tambahnya.

Usai pembukaan, Rakornas dirangkai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kemendagri dan Kemenkumham, diskusi panel lintas kementerian, serta pemberian penghargaan kepada daerah dengan indeks kepatuhan tinggi dalam pembentukan produk hukum.

Selain itu, kegiatan juga diisi dengan UMKM & Ekonomi Kreatif Expo sebagai ajang promosi produk unggulan daerah.

Di sela kegiatan, Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk menyampaikan pentingnya penyusunan produk hukum daerah yang mendukung iklim investasi dan pembangunan berkelanjutan.