Pemprov Sumut Luncurkan 11 Langkah Cepat Tekan Inflasi Tertinggi Nasional

MEDAN -Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat mengendalikan inflasi yang pada September 2025 mencapai 5,32 persen (year on year/yoy), tertinggi secara nasional. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu prioritas utama daerah karena berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

"Inflasi ini bukan sekadar angka, tapi mencerminkan tekanan yang dirasakan masyarakat di lapangan. Karena itu, kita ambil langkah cepat dan terukur agar harga-harga, terutama bahan pangan, bisa segera stabil," ujar Bobby Nasution di Medan, Senin (6/10/2025), usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan.

Tekanan inflasi di Sumut terutama dipicu oleh kenaikan harga komoditas pangan bergejolak seperti cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Untuk menekan gejolak harga tersebut, Pemprov Sumut bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan berbagai langkah jangka pendek.

Baca Juga:

• Pemprov Sumut Serahkan Rancangan KUA-PPAS APBD 2026 ke DPRD, Fokus pada Efisiensi dan Peningkatan SDM

Dalam tiga bulan ke depan, Pemprov Sumut akan melaksanakan 11 langkah cepat menurunkan harga komoditas penyumbang inflasi tertinggi. Langkah tersebut meliputi:

Pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi,Program bundling beras SPHP harga murah dengan cabai merah,Percepatan program bantuan pangan,Pasar murah,Intervensi tata niaga,Inspeksi mendadak (sidak) pasar,Monitoring distribusi pangan,Penguatan kerja sama antar daerah.

Penugasan BUMD mengelola cabai dan bawang merah,Antisipasi kebutuhan bahan pangan untuk program MBG,Penetapan Toko Pantau Inflasi di sejumlah titik strategis.

Bobby menekankan, setiap langkah akan dijalankan dengan prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditas, tepat sasaran, dan tepat waktu. "Masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya di lapangan," tegasnya.

Gubernur Bobby juga menilai penanganan inflasi tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar. Menurutnya, diperlukan sinergi lintas sektor dan optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan untuk menjaga ketersediaan stok.

Untuk itu, Pemprov menugaskan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ), PT Dhirga Surya, dan PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) agar aktif mengelola dan menyalurkan pasokan cabai, bawang, serta beras.

Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung, menambahkan bahwa selain langkah cepat, pemerintah juga memperkuat kapasitas produksi pangan lokal dan memperbaiki rantai pasok dari hulu ke hilir.

"Dengan cara ini, kita ingin Sumut tidak lagi terlalu bergantung pada pasokan dari luar provinsi. Kalau produksi dan distribusi di dalam daerah kuat, maka harga akan lebih terkendali," jelas Poppy.

Langkah ini turut diiringi dengan peningkatan koordinasi antara TPID Provinsi, Bank Indonesia (BI), Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, dan Satgas Pangan, termasuk publikasi berkala melalui siaran pers dan konferensi pers untuk memastikan komunikasi publik berjalan efektif.