Palembang | Jelajahnews.id - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah.
Baca Juga:
Langkah ini disebutnya sebagai bentuk nyata perlindungan terhadap aset umat dan aset bangsa.
Hal itu disampaikan Menteri Nusron saat Silaturahmi dengan Organisasi Keagamaan di Sumatra Selatan, yang digelar di Aula Kanwil BPN Provinsi Sumsel, Jumat (10/10/2025).
Acara tersebut turut dihadiri berbagai lembaga keagamaan serta instansi terkait.
"Target sertifikasi tanah wakaf dan tempat ibadah secara nasional masih kecil. Padahal ini aset umat, aset bersama, yang harus kita amankan dan selamatkan," tegas Menteri Nusron.
Menurutnya, persoalan tanah wakaf sering kali tak terlihat dalam jangka pendek, namun bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama ketika terjadi perubahan tata ruang atau pembangunan proyek strategis.
Untuk itu, ia mendorong percepatan sertipikasi dilakukan secara kolaboratif, melibatkan empat unsur utama, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta Kementerian Agama (Kemenag) melalui KUA setempat.
Ia juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai wadah koordinasi lintas organisasi.
"Keroyok ramai-ramai agar keempat unsur ini nyambung," ujar Menteri Nusron sambil menugaskan Kanwil BPN Sumsel untuk segera membuat kerja sama resmi dengan organisasi keagamaan tersebut.
Menteri Nusron mengakui, salah satu kendala utama sertifikasi tanah wakaf adalah belum adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dimiliki nazir sebagai dasar penerbitan sertipikat oleh BPN.
Untuk itu, ia mendorong agar sosialisasi rutin dilakukan di tingkat kecamatan, melibatkan unsur Kemenag, BWI, dan organisasi masyarakat keagamaan.
"Tiap minggu dikumpulkan, sosialisasi di tingkat kecamatan. Undang semua unsur agar masyarakat tahu dan bisa langsung tunjukkan lokasi bidangnya," pungkasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi awal gerakan bersama dalam mengamankan aset keagamaan dan memperkuat sinergi antara pemerintah serta masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf dan rumah ibadah.
Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Harison Mocodompis, serta Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumsel Asnawati beserta jajaran. (JN-TIM)
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan, Agustina Harahap, S.T., secara resmi menyerahkan sertipikat tanah milik daerah kepada Pemerin
Daerah
Upaya konfirmasi dan klarifikasi yang dilakukan Aliansi Pers Anti Korupsi (APAK) Tabagsel terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Daerah
Warga media sosial dihebohkan oleh beredarnya sebuah video yang memperlihatkan dua orang pemuda dalam kondisi mengenaskan.
Daerah
Pertanahan Kota Padangsidimpuan menyerahkan sertipikat tanah aset PT PLN (Persero) UP3 Padangsidimpuan dalam kegiatan yang berlangsung tert
Daerah
Seorang pria yang diduga mencuri uang di salah satu toko suku cadang motor di Padangmatinggi tertangkap dan diamuk masa hingga babak belur.
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan menggelar rapat koordinasi perencanaan strategis dalam rangka penyusunan anggaran Tahun 2026, Selasa
Daerah
PT Agincourt Resources akhirnya angkat bicara menanggapi pemberitaan terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Satuan Tugas Pene
Daerah
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi mengukuhkan Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Daerah
Kantor Pertanahan (Kantah) ATR/BPN Kota Padangsidimpuan mempublikasikan informasi resmi terkait syarat pendaftaran sertipikat tanah pertama
Daerah
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padangsidimpuan mengimbau masyarakat pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang masa berlakunya telah
Daerah