Isu Penganiayaan Tersangka DS, Kasi Propam Psp: “Itu Hoaks, Semua Sesuai Prosedur"

P.SIDIMPUAN| Jelajahnews.id - Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap tersangka DS dalam kasus dugaan pemerasan.

Baca Juga:

• Gerimis Tak Surutkan Langkah, Polisi Lalu Lintas Tetap Tetap Tegak Jaga Ketertiban di Tengah Aksi

Selain itu, dalam pemberitaan tersebut juga disebutkan pihak keluarga dan kuasa hukum DS tidak diberi izin untuk melakukan kunjungan ke ruang tahanan.

Kasi Propam Polres Padangsidimpuan AKP Bottor Lumban Tobing, didampingi Kasat Tahti, Iptu Aswin Harahap, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar alias hoaks.

"Bertamu itu tidak ada yang melarang, tapi harus sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur. Ada aturannya dalam Perkab Nomor 4 Tahun 2015," jelas AKP Bottor, Senin (13/10/2025).

Pihak Polres menegaskan keluarga maupun kuasa hukum tetap bisa bertemu tahanan, asalkan mengikuti jadwal yang berlaku.

"Silakan bertemu, tapi jangan di luar waktu yang telah ditentukan. Jam besuk di Polres pukul 10.00 sampai 14.00 WIB. Ada yang buka pada hari Selasa dan Kamis," tambahnya

AKP Bottor juga memastikan bahwa seluruh tahanan di Polres Padangsidimpuan diperlakukan dengan baik dan manusiawi.

"Tidak benar kalau dibilang ada kekerasan. Tahanan di sini diberi makan, dijaga kesehatannya, bahkan keluarga yang datang kami fasilitasi untuk bertemu. Jadi jangan mudah percaya dengan isu-isu yang menyesatkan," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya telah melakukan pengecekan langsung dan koordinasi internal terkait kabar tersebut.

"Orang tu yakni tersangka DS bahkan sudah membuat video klarifikasi tentang keadaan sebenarnya. Jadi, berita yang menyebut ada penganiayaan itu tidak benar," sambungnya.

Sebelumnya, tim penasihat hukum DS dari Law Firm Adnan Buyung Lubis & Partners menilai adanya penghalangan kunjungan dan dugaan kekerasan terhadap kliennya.

Salah satu kuasa hukum, Hadi Alamsyah, mengaku baru mengetahui dugaan itu pada Sabtu (11/10/2025) sekitar pukul 14.00 WIB.

"Kami mendapat kabar kalau DS diduga dipukuli di dalam sel tahanan pada Jumat malam. Saat kami ingin memastikan kondisinya, kami tidak diberi izin bertemu oleh pihak Polres," kata Hadi.

Ia menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 54, 55, 69, dan 70 KUHAP, yang menjamin hak penasihat hukum untuk mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

"Kami menduga kuat penghalangan yang dilakukan anggota Polres Padangsidimpuan ini berkaitan dengan dugaan penganiayaan. Ini mencederai prinsip due process of law," tegasnya.

Namun, pihak Polres Padangsidimpuan memastikan bahwa proses hukum terhadap DS tetap berjalan sesuai prosedur, transparan, dan dapat diawasi publik.

"Jika ada pihak yang ingin membesuk, silakan saja, selama mengikuti aturan jam besuk yang sudah ditetapkan," tutup AKP Bottor. (JN-Irul)