Bobby Nasution Lantik Lima Pejabat Eselon II Pemprov Sumut, Tekankan Efisiensi dan Loyalitas

MEDAN -Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut. Dalam arahannya, Bobby menekankan pentingnya memaksimalkan program pembangunan serta memastikan penggunaan anggaran yang tepat guna, efektif, dan efisien.

Pelantikan berlangsung di Aula Tengku Riza Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (15/8/2025). Pejabat yang dilantik yakni Muhammad Suib (Asisten Administrasi Umum Setdaprov), Erwin Hotmansah Harahap (Kepala Dinas Kominfo), Fitra Kurnia (Kepala Dinas Perindag ESDM), Ade Sofianita (Kepala Biro Pemerintahan dan Otda), serta Abu Kosim (Kepala Biro Kesra).

Bobby menegaskan, penunjukan para pejabat didasarkan pada rekam jejak, bukan kedekatan personal. "Bapak Ibu saya lantik bukan karena komunikasi sering atau kedekatan emosional, tapi karena track record yang bagus. Silakan buktikan untuk memberi kepuasan masyarakat yang otomatis juga berpengaruh pada pimpinan," ujar Bobby, didampingi Wakil Gubernur Surya, Sekdaprov Togap Simangunsong, dan Ketua TP PKK Sumut Kahiyang Ayu.

Baca Juga:

• Bobby Nasution Ajak Negara Sahabat Bangun Sumut di Momentum HUT ke-80 RI

Kepada Kadis Kominfo, Bobby berpesan agar belanja jaringan lebih efisien dan dukungan internet di seluruh OPD bisa merata. Sementara kepada Kadis Perindag ESDM, ia menekankan agar optimalisasi tambang kecil segera dilakukan serta memberi kemudahan bagi pelaku UMKM mengakses pasar dan layanan keuangan.

Pesan khusus juga diberikan kepada Muhammad Suib agar cepat beradaptasi setelah sebelumnya menjabat Sekdakab Labuhanbatu Utara. Sementara Kepala Biro Kesra diminta menyalurkan dana hibah rumah ibadah secara tepat sasaran, tidak hanya untuk fisik, tetapi juga pemberdayaan pengurus, termasuk insentif bagi imam, muazin, dan penjaga masjid.

Di akhir pesannya, Bobby mengingatkan seluruh pejabat untuk menjaga kehormatan Pemprov Sumut dengan menjauhi pungutan liar, gratifikasi, maupun tindakan korupsi.