
Menteri Nusron dan Wali Kota Palembang Tunjukkan Semangat Sportivitas di Lapangan PORNAS KORPRI XVII
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
DaerahTAPSEL | Jelajahnews.id - Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H. Gus Irawan Pasaribu, menegaskan bahwa keteladanan aparatur negara dalam membayar pajak kendaraan adalah hal mutlak.
Baca Juga:
Hal itu Bupati Tapsel tegaskan saat menghadiri Apel Operasi Terpadu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Rabu (30/7/2025),
Menurutnya, sebelum menuntut masyarakat taat pajak, pemerintah harus memberi contoh nyata terlebih dahulu.
"Jangan sampai pemerintah jadi contoh buruk. Semua ASN, kepala dinas, dan pejabat daerah wajib tertib administrasi kendaraan.
Keteladanan itu dimulai dari diri sendiri," tegas Gus Irawan di halaman Satpas Satlantas Polres Tapsel, Desa Kilang Papan, Kecamatan Sipirok.
Apel yang dipimpin Kapolres Tapsel, AKBP Yon Edi Winara, ini melibatkan personel gabungan dari Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, UPT Bapenda Sumut Wilayah Sipirok, serta Jasa Raharja Cabang Padangsidimpuan.
Gus Irawan menjelaskan, pajak kendaraan bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan daerah.
Dana dari pajak ini, lanjutnya, digunakan untuk memperbaiki jalan, meningkatkan layanan publik, hingga mendanai fasilitas sosial.
"Kolaborasi lintas lembaga sangat penting. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten harus seirama dalam meningkatkan kepatuhan pajak, apalagi di sektor kendaraan bermotor yang datanya kerap bermasalah," ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Tapsel AKBP Yon Edi Winara menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal kegiatan ini dengan pendekatan humanis dan edukatif.
"Operasi terpadu ini bertujuan bukan hanya menertibkan, tapi juga menyadarkan masyarakat pentingnya taat pajak untuk keselamatan dan ketertiban berlalu lintas," katanya.
Kepala UPT Bapenda Sumut Wilayah Sipirok, Lisa Khairani Ritonga, menyebut kegiatan ini sebagai bagian dari strategi pencapaian target pajak 2025 serta upaya memperkuat budaya taat hukum di masyarakat.
"Bukan semata-mata mengejar target pendapatan, tapi juga membangun disiplin administrasi sejak dini," jelas Lisa.
Usai apel, operasi gabungan dilanjutkan di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di simpang tiga Pal XI, Kecamatan Angkola Timur.
Dalam kegiatan ini, petugas membagikan stiker dan selebaran edukatif kepada pengendara, berisi pentingnya membayar pajak kendaraan dan memiliki dokumen resmi seperti BBNKB.
Operasi terpadu ini menjadi bukti nyata sinergi antarlembaga dalam membangun kesadaran kolektif bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan daerah. (JN-Irul)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
DaerahPolres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
DaerahDengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
DaerahPT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
DaerahGerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
DaerahPalembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
DaerahPolres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
DaerahKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
DaerahKasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
DaerahDalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pem
Daerah