AKBP Yon juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Ia berharap rekan-rekan media dapat menghindari pemberitaan yang tidak berdasar atau hoaks, yang justru dapat mengganggu stabilitas daerah.
"Pers memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan iklim yang sehat dan damai di masyarakat.
Mari kita jaga kekondusifan bersama demi mendukung percepatan pembangunan daerah serta pencapaian Asta Cita Pemerintah Pusat di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran," ujarnya.
Sebagai informasi, AKBP Yon Edi Winara resmi menggantikan AKBP Yasir Ahmadi, yang kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai Kabag RBP Rorena Polda Sumut.
Acara Kenal Pamit tersebut berlangsung khidmat dan penuh keakraban, turut dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, dan para mitra kerja kepolisian.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
Daerah
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Daerah
Dengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
Daerah
PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
Daerah
Gerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
Daerah
Palembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
Daerah
Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
Daerah
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah
Dalam rangka menindaklanjuti perintah lisan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, serta perintah harian Direktur Jenderal Pem
Daerah