
Felis, Balita Kecil dari Arse yang Berjuang Melawan Jantung Bocor di Tengah Kemiskinan
sebuah rumah sederhana berdinding papan di Arse Julu, Tapanuli Selatan, seorang bocah kecil bernama Felis Siregar (3 tahun 7 bulan) terbarin
DaerahPenyerahan LKPD ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, di mana setiap pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan unaudited maksimal tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Asahan didampingi oleh Wakil Bupati Asahan, para Auditor Perwakilan Sumut, Kepala BPKAD Kabupaten Asahan, Kepala Inspektorat, serta Kadis Kominfo. Acara ini turut dihadiri kepala daerah dari berbagai kabupaten di Sumatera Utara seperti Langkat, Karo, Nias Selatan, dan Padang Lawas Utara.
LKPD Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Asahan diserahkan langsung oleh Bupati Asahan kepada Kepala Perwakilan BPK Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang. Sebelum penyerahan, dilakukan penandatanganan berita acara serah terima sebagai bentuk formalitas dan dokumentasi resmi.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Sumut Paula Henry Simatupang memberikan apresiasi atas kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam menyerahkan LKPD secara tepat waktu. Ia menyampaikan bahwa laporan ini akan segera diaudit untuk menghasilkan opini BPK terhadap kualitas laporan keuangan masing-masing daerah.
“Kami berharap seluruh kepala daerah dapat memastikan jajaran terkait, khususnya pejabat yang menangani keuangan, untuk selalu siap dan berada di tempat selama proses pemeriksaan berlangsung,” tegas Paula Henry.
“Ini penting agar pemeriksaan berjalan efektif dan seluruh data yang dibutuhkan dapat disajikan secara lengkap dan akurat.”
Bupati Asahan dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena dapat memenuhi kewajiban penyerahan laporan keuangan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan oleh BPK.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras tim BPK dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,” ujar Bupati.
Pemerintah Kabupaten Asahan berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.(wp)
sebuah rumah sederhana berdinding papan di Arse Julu, Tapanuli Selatan, seorang bocah kecil bernama Felis Siregar (3 tahun 7 bulan) terbarin
DaerahMenteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
DaerahPolres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
DaerahDengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
DaerahPT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
DaerahGerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
DaerahPalembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
DaerahPolres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
DaerahKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
DaerahKasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah