Kepala Kejaksaan Negeri Asahan, Basri G, SH., MH, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung misi Asta Cita Presiden RI, khususnya poin ke-7 mengenai penguatan reformasi hukum dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Sosialisasi ini juga menjadi tindak lanjut dari program Jelajah Adhyaksa, sebuah inisiatif Kajari Asahan untuk memperkenalkan peran Kejaksaan secara luas kepada masyarakat.
Dalam paparannya, Kajari Asahan memaparkan bahwa salah satu inovasi unggulan Kejaksaan RI adalah program “Jaga Desa” atau Jaksa Garda Desa, yang merupakan bentuk pengawasan, pendampingan, dan pengawalan terhadap pengelolaan Dana Desa.
“Melalui aplikasi Jaga Desa, hasil kerja sama dengan Kementerian Desa PDTT, kita bisa memastikan penyaluran Dana Desa berjalan tepat guna dan terhindar dari risiko hukum,” ujar Basri.
Aplikasi ini diharapkan menjadi sarana kolaboratif antara aparat penegak hukum dan pemerintah desa untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kesadaran hukum masyarakat desa.
Dalam sambutannya, Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menegaskan bahwa program ini sejalan dengan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 5 Tahun 2023, yang menekankan pentingnya pengawasan Dana Desa dan edukasi hukum masyarakat.
“Program Jaga Desa adalah upaya penting dalam meminimalkan potensi pelanggaran hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan narkoba di desa,” ujar Bupati.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemkab Asahan dan Kejaksaan Negeri Kisaran dalam membangun pemahaman hukum yang seragam di lingkungan pemerintah desa.
Anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hinca Panjaitan, menyampaikan apresiasi atas inovasi Kejaksaan Asahan dalam membangun sistem digital pengawasan Dana Desa. Ia menegaskan bahwa aplikasi Jaga Desa dapat menjadi pelindung bagi kepala desa dari risiko penyimpangan hukum serta sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba.
Di akhir sambutannya, Hinca juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melestarikan satwa Trenggiling melalui gerakan “Save Trenggiling” sebagai bentuk tanggung jawab ekologis bersama.
Kegiatan ditutup dengan Launching Program Jaga Desa dan PEKAN (Persaudaraan Kepala Desa Anti Narkoba) Asahan, yang ditandai dengan penekanan tombol virtual oleh Bupati, Anggota DPR RI, dan unsur Forkopimda. Acara juga disertai dengan penyerahan SK PEKAN kepada Kepala Desa Tanjung Alam, serta penyerahan Akta Kelahiran dan Sertifikat Tanah.
Sebagai bentuk apresiasi, dilakukan juga penyerahan plakat penghargaan dari:
Kajari Asahan kepada Anggota Komisi III DPR RI dan Bupati Asahan
Bupati Asahan kepada Anggota Komisi III DPR RI dan Kajari Asahan
Anggota Komisi III DPR RI kepada Bupati Asahan dan Kajari Asahan
sebuah rumah sederhana berdinding papan di Arse Julu, Tapanuli Selatan, seorang bocah kecil bernama Felis Siregar (3 tahun 7 bulan) terbarin
Daerah
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid berduet dengan Azhar Erfanda, menantang pasangan Wali
Daerah
Polres Dairi Lakukan Sertijab Kasat Lantas dan Kapolsek, Ini Pesan Kapolres
Daerah
Dengan langkah tegas, Ka KPLP M. Nurdin Tanjung bersama tim pengamanan menyusuri jalur sempit di area branggang, memastikan setiap sudut lap
Daerah
PT Agincourt Resources Tambang Emas Martabe kembali memantapkan langkahnya dalam pembinaan seni dan budaya daerah melalui Sanggar Seni Sopo
Daerah
Gerimis kecil yang membasahi Kota Padangsidimpuan pada Jum&039at pagi (10/10/2025) tak menyurutkan langkah para personel Satlantas Polres Padan
Daerah
Palembang Jelajahnews.id Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa pelay
Daerah
Polres Padangsidimpuan akhirnya buka suara menanggapi pemberitaan salah satu media online yang menyebut adanya dugaan penganiayaan terhadap
Daerah
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan untuk pejabat str
Daerah
Kasat Reskrim Polres Padangsidimpuan, AKP Hasiholan Naibaho, menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kunjun
Daerah