TAPSEL | Jelajahnews.id - Dugaan praktik alih fungsi kawasan hutan produksi terbatas (HPT) menjadi kebun kelapa sawit di Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, mencuat ke permukaan dan menggemparkan publik.
Kali ini, sorotan tajam diarahkan ke oknum Kepala Desa Gunung Baringin (Mosa) yang diduga terlibat langsung dalam jual beli atau ganti rugi lahan di dalam kawasan hutan produksi yang notabene adalah kawasan milik negara dan tidak boleh diperjualbelikan!
Dari informasi yang dihimpun, ditemukan bahwa sekitar 20 hektare kawasan HPT telah dibuka secara ilegal dan ditanami kelapa sawit.
Baca Juga:
Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016, kelapa sawit tidak termasuk tanaman yang diizinkan dalam pemanfaatan hutan produksi.
Ketua Hayuara Mardomu Bulung Angkat Bicara: "Ini Pelanggaran Serius!"
Ketua Hayuara Mardomu Bulung, Kaslan Dalimunthe, angkat suara dengan nada tegas.
"Kami mendapati di lapangan adanya transaksi jual beli/ganti rugi lahan yang masih berstatus kawasan hutan negara. Ini jelas bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi masuk ranah pidana," tegasnya saat diwawancarai media, Kamis (31/07/25).
Kaslan menyebut tindakan ini sebagai bentuk perampokan aset negara secara sistematis, yang mencoreng wajah tata kelola kehutanan di daerah.
Seruan Evaluasi dan Tindakan Hukum
Kaslan yang juga merupakan tokoh eks kekuriaan Singalangan, mengecam keras konversi lahan hutan untuk komoditas industri seperti sawit.
"Seharusnya kawasan hutan produksi digunakan untuk ketahanan pangan, agroforestri, atau konservasi tanah dan air, bukan untuk kepentingan segelintir elit desa yang ingin cepat kaya!" cetusnya.
Pihak Hayuara Mardomu Bulung, lanjut Kaslan, akan mendorong proses hukum hingga ke tingkat pusat, serta mendesak Kementerian Kehutanan dan ATR/BPN untuk segera mengevaluasi tata kelola kawasan hutan di Tapanuli Selatan.
Apresiasi untuk Presiden Prabowo
Dalam pernyataannya, Kaslan juga menyambut baik langkah cepat Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.
"Kami sangat mendukung Perpres tersebut. Kami juga mengimbau agar seluruh kepala desa dan masyarakat patuh terhadap aturan kehutanan dan turut menjaga kelestarian lingkungan untuk masa depan anak cucu kita," ujarnya.
Kades Bungkam!
Sementara itu, upaya konfirmasi awak media kepada Kepala Desa Gunung Baringin (Mosa) belum membuahkan hasil. Saat dihubungi via telepon, yang bersangkutan tidak merespons dan hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak desa. (JN-Irul)
tengah situasi darurat akibat banjir dan longsor yang melanda Kecamatan Sipirok dan sekitarnya, jajaran Polres Tapanuli Selatan (Tapsel) kem
Daerah
Saat ribuan warga berjibaku memulihkan diri dari banjir bandang dan longsor, sejumlah pengecer BBM justru memilih jalan paling memalukan den
Kantor Pertanahan Kota Padangsidimpuan resmi melantik dan mengambil sumpah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas nama Fanni Damara Arif, S.
Daerah
Warga Lingkungan IV, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara, dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat di aliran Sungai Batan
Belum selesai warga memulihkan diri dari bencana banjir yang menerjang beberapa hari terakhir, Kelurahan Sayur Matinggi di Kecamatan Sayur M
Peristiwa
PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap warga yang terdampak bencana banji
Daerah
PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban bencana banjir dan long
Kerja sama sister province antara Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Provinsi Hainan, Tiongkok, segera memasuki tahap final.
Daerah
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah
Daerah
Gardu Induk PLN Sibolga dilaporkan tenggelam setelah kawasan itu diterjang banjir dan longsor hebat, memicu pemadaman total serta melumpuhka
Daerah