JAKARTA| Jelajahnews – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mendorong penguatan penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).
Hal ini disampaikannya dalam pertemuan bersama jajaran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (07/07/25).
Dalam pertemuan tersebut, Wamen Ossy menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum dalam menangani persoalan agraria.
Ia menyambut baik inisiatif Komnas HAM untuk bersama-sama menyusun peta jalan (roadmap) penyelesaian konflik agraria yang berlandaskan prinsip HAM.
“Permasalahan pertanahan tidak bisa ditangani secara sektoral. Diperlukan sinergi multipihak agar penanganan konflik agraria lebih tepat sasaran dan berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak konflik agraria berkaitan dengan penetapan kawasan hutan, tata ruang, perlindungan lingkungan, serta proses hukum, sehingga pendekatannya harus lintas sektor.
Roadmap yang tengah disusun diharapkan tidak berhenti pada tataran dokumen, namun dapat diimplementasikan secara nyata.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM, Anies Hidayah, menegaskan bahwa pendekatan berbasis HAM penting dalam menyelesaikan konflik agraria karena dampaknya langsung menyentuh kehidupan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
“Konflik agraria bukan hanya persoalan administratif, tapi menyangkut keadilan dan hak hidup masyarakat. Komnas HAM akan terus mendorong penyelesaian menyeluruh dengan memperkuat koordinasi lintas lembaga,” ujar Anies.
Ia berharap, sinergi kelembagaan ini dapat mempercepat penyelesaian berbagai kasus agraria yang masih berlarut-larut di sejumlah daerah.
Turut hadir mendampingi Wamen ATR, Tenaga Ahli Bidang Administrasi Negara dan Good Governance, Adjie Arifuddin, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dari pihak Komnas HAM, hadir jajaran pimpinan dan staf yang terlibat dalam isu-isu pertanahan. (JN-Tim)
