P.SIDIMPUAN – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Sidimpuan (PSP) seharusnya mengutamakan kepentingan publik memberi atau menambah armada mobil pemadam kebakaran berteknologi canggih untuk memadamkan api dengan cepat.
Mirisnya, dengan kondisi kota Padang Sidimpuan yang baru-baru ini terjadi peristiwa kebakaran, yang terkendala armada yang tidak layak digunakan. Namun, pejabat pemko PSP justru diduga hanya memikirkan kepentingan pribadi yang masih menganggarkan pengadaan kendaraan dinas senilai Rp 5.556.229.186 pada R-APBD 2022.
Sedangkan, T.A 2021 ini saja sudah menganggarkan Rp 9.459.500.000, untuk 29 unit kendaraan dan hal itu menuai kritik dari kalangan masyarakat yang menginginkan pembelian mobil pemadam kebakaran dan bukan justru membeli mobil pejabat.
Seperti diketahui, Pemko Padang Sidimpuan tak puas-puasnya mengadaan pembelian kendaraan dinas tiap tahun, seperti yang tertuang dalam APBD yakni mulai dari mobil kelas mewah seperti prado, pajero hingga roda dua sudah berbaris disetiap dinas.
Kepala Dinas (Kadis) Pemadam Kebakaran, Muhammad Yakub Harahap melalui Sekretaris Damkar PSP Agusman mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan armada pemadam kebakaran yang bertenaga dan memiliki kapasitas air yang besar.
“Armada mobil Damkar kami ada 5 unit, yang satu unit sudah rusak dan sudah tua. Dan 4 lagi itupun bertingkah tidak memiliki tenaga,” ucapnya kepada kru media ini, Sabtu (13/11/2021) lewat sambungan seluler.
Bukan tanpa alasan, melihat kepadatan penduduk dan indikator lainnya, Dinas Damkar seharusnya di fasilitasi dengan mobil Damkar yang lebih layak dengan teknologi canggih serta volume air yang cukup besar, dimana saat ini volume air Dankar yang ada hanya 3000 liter.
“Saat ini kami membutuhkan armada mobil Damkar dengan kapasitas 6000 liter agar kita ngak bolak balik ngisi air yang memakan waktu untuk pemadaman,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Masyarakat Analisis Transparansi Anggaran (Mata) Sumut, Achmat Yani, menyesalkan sikap Pemko Padang Sidimpuan, karena menurutnya tahun 2022 saja sudah menampung Rp 5,5 milliar dan belanja pelumas Rp 4,7 milliar pada R-APBD 2022.
“Tahun 2021 sudah 9,4 Miliar dan tahun depan juga akan menganggarkan 5,5 Miliar lagi. Ini yang menjadi persoalan mobil damkar yang rusak atau anggaran itu memfasilitasi pejabat saja” Kata Achmat Yani.
Ia menambahkan, seharusnya Walikota Padang Sidimpuan dan DPRD melihat kondisi sebenarnya di lapangan apa yang harus diprioritaskan untuk kepentingan masyakat banyak.
“Udah banyak kejadian musibah kebakaran, dan kita mengeluhkan kondisi mobil damkar yang ringsek, baiknya itu yang masuk untuk pengadaan, bukan mobil plat merah untuk kesenangan mereka,” tegasnya.
Disisi lain, Walikota Padang Sidimpuan, Irsan Efendi Nasution, ketika dikonfirmasi kru media ini, terkait rencana pengadaan mobil dinas pejabat melalui aplikasi WhatsApp tidak memberikan jawaban terkait keluhan itu. (Irul Daulay)
