TAPSEL – Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak diminta turun langsung ke Tapanuli Selatan untuk menuntaskan berbagai persoalan tanah mengenai alih fungsi hutan register yang selama ini meresahkan masyarakat di Desa Rianiate, Kecamatan Angkola Sangkunur, Kabupaten Tapsel, Sumatera Utara.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Lembaga Adat Harahap Ompu Sarudak Tapsel Suheri, selaku dosen UIN Sumut kepada kru media ini melalui aplikasi WhatsApp, Minggu (12/12/2021).
Suheri mengatakan persoalan ini sudah cukup lama dan sulit diberantas, disebabkan adanya alih fungsi hutan register khususnya ribuan hektare sekitar Danau Siais yang sudah ditanami kebun kelapa sawit.
“Kami menduga oknum yang memperoleh tanah ini memiliki kekuatan politik sehingga leluasa membuka lahan. Ini jelas melanggar hukum dan tidak berkontribusi ke PAD Tapsel, karena itu harus diusut siapa pelaku perambah hutan tanpa izin,” tegasnya.
Menurutnya, persoalan alih fungsi hutan register itu juga mengancam ekosistem air yang menahan Danau Siais sebagai penyangga, dan mestinya ditanam kayu sebagai program penghijauan.
Menyikapi persoalan itu Lembaga Adat Harahap Ompu Sarudak Tapsel mendesak Kapoldasu melakukan investigasi lahan-lahan register dan jangan sampai mengganggu kehidupan masyarakat sekitar dan masa depan Danau Siais termasuk munculnya konflik horizontal akibat mafia tanah.
“Kami juga meminta agar program pertanian di hutan register terutama kelompok tani hutan yang dibentuk diisi oleh warga desa sekitar atau masyarakat yang memiliki historis tanah, bukan modus menguasai tanah dan mendapatkan bantuan pemerintah,” ujarnya.
Lembaga Adat itu menduga ada upaya Kepala Desa seperti daerah diatas Danau Siais seperti Desa Bukkas memberi ruang untuk penguasaan hutan register tanpa melibatkan masyarakat adat, dan harus diusut peran kepala desa.
Sebagai daerah destinasi wisata, sambung Suheri, meminta Bupati Tapsel serius dan memperjuangkan kawasan wisata dan pertanian yang saat ini dibutuhkan masyarakat. Jalan menuju Danau Siais rusak, ada setiap hari truk-truk besar lewat membawa kayu dan merusak jalan sehingga sangat mengganggu aktifitas warga.
“Tolonglah Pak Bupati perhatikan agar roda ekonomi warga bisa berjalan lancar ditambah lagi ancaman banjir akibat air Danau Siais meluap. Untuk itu harus ada pembersihan Danau serta pengerokan Sungai Batang Toru,” pinta Suheri.
Bukan tanpa alasan, dimana pihaknya khawatir lahan register dibiarkan, kedepan akan muncul konflik perebutan lahan kecemburuan antar kelompok dan antar desa.
“Kami berharap Kapolda Sumut segera turun meninjau lokasi. Kepada DPRD Tapsel kiranya membentuk Pansus lahan hutan register,” tukas Suheri. (Irul)
