JAKARTA| Jelajahnews – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar rapat kerja bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna menindaklanjuti evaluasi kinerja triwulan pertama.
Rapat yang digelar di Gedung DPR RI ini melibatkan seluruh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi se-Indonesia, baik secara luring maupun daring pada 19 Mei 2025.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, membuka rapat dengan menyoroti capaian kinerja ATR/BPN yang dinilai masih di bawah 25 persen.
“Capaian kinerja masih rendah meskipun serapan anggaran cukup baik. Hari ini kami ingin mendalami penyebabnya dan langkah perbaikannya,” ujarnya.
Rapat membahas sejumlah isu strategis, antara lain Reforma Agraria, legalisasi aset, konsolidasi kebijakan tata ruang, penanganan sengketa pertanahan, hingga reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan.
Dalam kesempatan itu, Rifqinizamy juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang baik. Ia mengingatkan potensi penurunan kualitas laporan keuangan jika tidak segera dibenahi.
“Saya berkomunikasi dengan BPK, ini harus jadi perhatian serius, terutama tata kelola keuangan 2024. Jika tidak dibenahi, bisa berdampak pada pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menanggapi perlunya penguatan komunikasi lintas level, terutama untuk mempercepat respons terhadap permasalahan di daerah.
Ia menekankan pentingnya laporan cepat dari daerah, khususnya terkait sengketa lahan seperti HGU dan HGB.
“Kita butuh data awal dari daerah agar permasalahan bisa segera dipecahkan. Hasil rapat ini harus ditindaklanjuti dalam tiga hari ke depan. Setelah itu, akan kami laporkan ke Pak Menteri dan Komisi II DPR RI,” tegas Pudji.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, menyuarakan dukungan terhadap komitmen penyelesaian konflik pertanahan. Ia menekankan bahwa kehadiran negara harus nyata, khususnya bagi rakyat kecil yang terdampak.
“Negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat kecil. Kita semua punya tujuan sama: menyelesaikan masalah pertanahan secara tuntas dan transparan. Tidak boleh ada ruang gelap lagi,” kata Aziz.
Rapat ini dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta para Kepala Kanwil BPN dari seluruh provinsi.
Evaluasi ini diharapkan menjadi momentum perbaikan kinerja dan penyelesaian berbagai isu strategis pertanahan secara lebih terstruktur dan cepat. (JN-Tim)
