MEDAN – Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman mengharapkan warga Kota Medan sabar dan mendukung Ground Breaking Pembangunan Underpass Gatot Subroto.
Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota H Aulia Rachman saat melakukan Ground Breaking Pembangunan Underpass Gatot Subroto, Selasa (31/10/2023).
Aulia berharap, usai pembangunan, kehadiran underpass ini nantinya dapat membantu mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di kawasan tersebut sekaligus meningkatkan sektor perekonomian di Kota Medan.
“Alhamdulillah, pembangunan underpass ini dapat dimulai. Kami (Pemko Medan), berharap masyarakat mohon bersabar selama masa pembangunan berlangsung karena tentunya berdampak terhadap kelancaran aktifitas sehari-hari,” kata Aulia Rachman.
Dikatakan Aulia Rachman, proses pengerjaan underpass yang berlangsung selama setahun akan memberikan dampak terhadap kelancaran arus lalu lintas. Selain itu, imbuhnya, usai pembangunan nantinya akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian di ibukota Provinsi Sumatera Utara, terutama dari masyarakat yang datang dari luar daerah Kota Medan.
“Insya Allah, masyarakat akan terbantu dengan adanya underpass ini, terlebih yang datang dari Kota Binjai. Mereka akan senang berbelanja ke Kota Medan dan ini tentunya akan berdampak baik pada sektor perekonomian di Kota Medan yang kita cinta ini,” bilangnya di hadapan unsur Forkopimda Sumut dan Kota Medan, pimpinan stakeholder terkait, perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan serta camat dan lurah.
Sebagai kota metropolitan, imbuh Aulia, Kota Medan tentu membutuhkan infrastruktur yang memadai dengan kualitas yang baik. “Semua yang dilakukan ini demi kebaikan masyarakat tanpa ada unsur apapun. Insya Allah, sama-sama kita bangun kota ini, maka manfaatnya pun bisa dirasakan secara merata,” ujar mantan anggota DPRD Kota Medan tersebut.
Dimulainya pembangunan underpass Gatot Subroto ini ditandai dengan penekanan tombol oleh Aulia Rachman bersama stakeholder terkait. Direncanakan, pembangunan underpass sepanjang 750 meter ini akan berlangsung selama satu tahun dengan menggunakan APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI.(jns)
