DPP-KNTI dan Lembaga Organisasi KUSUKA Audiensi ke Plt Walikota Tanjungbalai

Daerah, T.Balai18 views

TANJUNGBALAI – Dewan Pengurus Pusat Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (DPP-KNTI) dan lembaga organisasi sipil yang tergabung dalam Koalisi Ketahanan Usaha Perikanan Nelayan (KUSUKA) melakukan audiensi dengan Plt Walikota Tanjungbalai Waris Thalib bertempat di Aula Thamrin Munthe, Kamis (23/9/2021) pagi.

Organisasi sipil tersebut anatar lain, lembaga Fitra, Perkumpulan Inisiatif, International Budget Partnership (IBP) Indonesia.

Sekjen DPP KNTI Iin Rohimin menyampaikan, ada 3 hal dalam pertemuan yaitu hasil riset KNTI tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang bermasalah untuk nelayan tradisional, terkhusus di kota Tanjungbalai.

Ia menyebutkan bahwa nelayan kecil masih kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi termasuk mengurus surat rekomendasi. Dan yang kedua terkait dengan masalah pendataan atau data nelayan tradisional di Tanjungbalai.

Dikatakan, pihak DPRD Sumut dan Dinas Kelautan Perikanan Sumatera Utara telah menargetkan 60 hari kedepan seluruh nelayan tradisional masuk ke data atau terintegrasi. Selain menentukan kuota, hal tersebut untuk menentukan percepatan layanan pemerintah pada nelayan.

Permasalahan lain, kata Iin Rohimin yaitu pengurusan kartu KUSUKA seperti PAS kecil, surat bukti pencatatan kapal/registrasi kapal atau kartu nelayan yang harus segera terakomodir.

Menanggapi itu, Plt Walikota Tanjungbalai Waris Thalib menyampaikan ucapan terima kasih kepada KNTI pusat dan Koalisi KUSUKA atas kunjungan ke Tanjungbalai. Waris pun menyampaikan kondisi Tanjungbalai dan nelayan di daerahnya saat ini.

“Saya sangat sedih bicara masalah masyarakat kita yang susah, para nelayan disini. Kondisi kota Tanjungbalai memang harus menjadi perhatian karena kita sangat prihatin. Ada 6000-an nelayan tardisional kami orang Tanjungbalai. Mereka sebagian ada juga memang yang punya kapal atau both kecil dan ada juga yang punya gudang penyimpanan ikan,” tukas Waris.

Sementara, masih banyak nelayan mendapatkan ikan hasil melaut dan di bawa ke daerah Tanjungbalai. Tapi lanjut Waris, kami sendiri tidak punya laut, Kabupaten Asahan yang punya. Bahkan di Tanjungbalai tidak ada cerita ekspor impor ikan, karena semua itu urusannya dibawa ke Belawan.

“Bagaimana kami mendapatkan PAD dengan kondisi seperti itu. Padahal pendapatan yang seperti itu setidaknya bisa membantu masyarakat banyak termasuk nelayan beginilah kondisi kami,” ungkap Waris.

“Saya yakin dan percaya pihak KNTI dan Koalisi KUSUKA punya akses ke pusat. Agar bagaimana Tanjungbalai ini dapat diperhatikan. Kami juga sudah mewacanakan kepada Dinas Perikanan pada tahun 2023 ada TPI yang bisa dibangun di Tanjungbalai,” tutupnya.

Turut hadir, Assisten II Ekbangsos Zainul Arifin, Plt Kadisnaker Irfan Zuhri, Kabag Kesbangpol Usni Syahzuddin, Kadis Perikanan Nefri Siregar dan Kabag Perekonomian Rosidah.

Dari koalisi KUSUKA turut hadir Donny Setiawan IBP International Budget Partner, Ervyn Kaffah Seknas Lembaga FITRA, Pius Widiyatmoko dari Perkumpulan Inisiatif dan Imam Azhari Ketua KNTI DPD Tanjungbalai-Asahan.
(Kurniawan)