LANGKAT – Bupati Langkat, H. Syah Afandin, SH, menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Pembentukan Sekolah Rakyat serta Dialog Pilar-Pilar Sosial yang diselenggarakan di Aula Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, pada Jumat (11/4/2025).
Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Sosial RI, Drs. Saifullah Yusuf (Gus Ipul), bersama Gubernur Sumut, M. Bobby Nasution, SE, MM, serta jajaran kepala daerah dan unsur sosial se-Sumatera Utara.
Kegiatan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan pendirian Sekolah Rakyat—lembaga pendidikan non-formal berbasis asrama yang menyasar anak-anak dari keluarga miskin di daerah tertinggal. Sekolah ini akan menyediakan pendidikan dan kebutuhan hidup secara gratis, termasuk tempat tinggal, pakaian, serta perlengkapan sekolah.
Dalam sambutannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya peran daerah dalam mendukung program ini. Ia menargetkan pendirian 200 Sekolah Rakyat di tahap awal, yang dibagi secara proporsional antara pemerintah dan sektor swasta.
“Program ini dimulai tahun ini. Kami berharap setiap kabupaten/kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Pemerintah akan menanggung seluruh pembiayaannya,” tegas Gus Ipul.
Gubernur Sumut, Bobby Nasution, mengapresiasi inisiatif tersebut dan menyatakan kesiapan daerah untuk mendukung penuh pelaksanaannya. Ia mengungkapkan bahwa dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, sebanyak 21 telah mengajukan usulan pendirian Sekolah Rakyat.
Bupati Langkat, H. Syah Afandin, menyatakan dukungan total terhadap program ini. Ia menilai bahwa Sekolah Rakyat sejalan dengan visi Kabupaten Langkat dalam menghadirkan pendidikan yang merata dan inklusif.
“Ini langkah konkret menuju keadilan sosial. Kami siap mendukung dan mengalokasikan aset daerah sebagai lokasi Sekolah Rakyat,” ujar Afandin.
Ia juga menegaskan bahwa pendidikan adalah jalur utama untuk memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik bagi generasi muda Langkat.
Selain penyampaian sambutan, acara juga diisi dengan dialog interaktif, pembahasan strategi implementasi, serta peran aktif pilar-pilar sosial seperti TKSK, Tagana, PKH, dan PSM dalam menyukseskan program ini di lapangan.
Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kolaborasi nasional demi menciptakan sistem pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.(jns)
