T Balai – Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai secara langsung mengajukan pengajuan permohonan hibah mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) dan mobil Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) Satpol PP, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil).
Pengajuan proposal diserahkan langsung oleh Wali Kota Tanjung Balai, Mahyaruddin Salim kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA, di Gedung F Lantai 3, Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (06/05/2025).
Hadir dalam pertemuan tersebut mendampingi Wali Kota Tanjung Balai yakni, Kepala Baperida Zul Abdiman, Kasatpol PP Pahala Zulfikar Panjaitan, Kadispora Asmui Rasyid Marpaung, Plh Kadis Kominfo Heri Antoni, Kabag Pembangunan Haikal Akmal dan Kabid Anggara BPKPD Donni Ardin.
Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan, pengajuan proposal bantuan hibah mobil Damkar dan Dalmas Satpol PP ini untuk mendukung armada Damkar dan Dalmas Kota Tanjung Balai yang saat ini masih sangat terbatas dan kondisi armada yang saat ini juga sudah ada yang dalam kondisi kurang laik pakai karena sering mengalami kerusakan akibat sudah tua.
Artinya, kata Wali Kota, saat ini Pemko Tanjung Balai sangat membutuhkan dukungan armada dalam operasional kerja dilapangan.
Hal ini juga mengingat mobilitas mobil Damkar Kota Tanjung Balai saat ini tidak hanya menangani kebakaran di Kota Tanjung Balai tetapi juga di daerah tetangga Kabupaten Asahan.
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Safrizal ZA dalam pertemuan tersebut mengatakan, menyambut baik kunjungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung Balai dalam hal ini Wali Kota Tanjung Balai beserta rombongan dan pihaknya akan mendukung apa yang disampaikan dalam pengadaan sarana dan prasaran Damkar dan Satpol PP di daerah.
Safrizal berharap akan memproses segera bantuan ini agar nantinya bisa memacu motivasi daerah untuk terus mengembangkan layanan publik di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas).
Safrizal juga mengimbau seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk aktif mengelola sarana yang ada serta mengembangkan sistem kendali terpadu.
Melalui sistem ini, layanan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan aparat keamanan dapat terkoordinasi dalam satu pusat komando, sehingga meningkatkan efektivitas layanan di lapangan, tutupnya (AAN).
