P.SIDIMPUAN| Jelajahnews – Sejumlah wartawan yang tergabung dalam organisasi Mata Pena Indonesia menggelar aksi demo di halaman Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Senin (16/06/25).
Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan efisiensi anggaran media oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan.
Aksi ini menyoroti pemangkasan anggaran berlangganan koran dan kliping media online yang dianggap sebagai bentuk pembatasan ruang gerak pers.
Kebijakan ini memantik kemarahan jurnalis karena dinilai melemahkan fungsi kontrol sosial yang dijalankan media.
Aksi demo ini diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan Rahmat Marzuki, Kepala Dinas Kominfo Nurcahyo Budi Susetyo, dan Kasatpol PP Kota Padangsidimpuan.
Dalam orasinya, Erik Astrada dengan lantang mempertanyakan alasan yang disebut Kadis Kominfo bahwa pemotongan anggaran dilakukan oleh DPRD.
Padahal, kata Erik, media telah berperan vital dalam menyebarkan informasi pembangunan dan mengawal jalannya pemerintahan.
“Kalau alasan efisiensi, kenapa yang dipotong justru anggaran media? Ini bukan soal uang, ini soal bagaimana pemerintah menghargai mitra pers yang selama ini mendukung program mereka!” tegas Erik.
Bahkan, Erik menyerukan agar Wali Kota mencopot Kadis Kominfo Nurcahyo karena dianggap gagal membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dengan insan pers.
Senada, Erijon Damanik menilai kebijakan ini adalah pukulan telak terhadap eksistensi media lokal. Ia menegaskan bahwa wartawan adalah pilar keempat demokrasi, bukan sekadar tukang kliping berita.
“Media bukan pelengkap upacara. Kita pilar demokrasi! Kalau ini dibiarkan, ini sama saja pemerintah berupaya membungkam suara kritis,” ujarnya keras.
Menanggapi tuntutan itu, Kadis Kominfo Nurcahyo Budi Susetyo berdalih bahwa penghentian pembayaran kliping berita didasarkan atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ia juga berjanji akan memanggil seluruh OPD untuk membahas penghentian langganan koran.
Namun, polemik tak berhenti di situ. Massa aksi lalu bergerak ke Kantor DPRD Padangsidimpuan, menuntut kejelasan karena Kadis Kominfo menyebut bahwa DPRD yang memangkas anggaran.
Taty Aryani Tambunan, Wakil Ketua Dewi Fortuna Nasution, dan anggota Komisi II DPRD Andi Lumalo Harahap dengan tegas membantah tudingan tersebut.
“Kami tidak pernah melakukan pemangkasan anggaran media seperti yang disebut-sebut. Jangan lempar batu sembunyi tangan!,” ujar Taty.
Aksi ini mendapat perhatian luas, memunculkan pertanyaan serius tentang transparansi anggaran dan komitmen pemerintah terhadap kebebasan pers.
Para wartawan menegaskan, perjuangan ini bukan untuk keuntungan pribadi, tetapi demi menjaga marwah pers sebagai penyambung lidah rakyat dan pengawal demokrasi. (JN-Irul)
