MEDAN – Anggota DPRD Kota Medan yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus SE MAP meminta Kepala Lingkungan (Kepling) dan Lurah Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia, merespon aspirasi warga soal tidak mendapat bantuan beras terdampak PPKM.
Hal itu disampaikan Robi Barus kepada wartawan, Senin (2/8/2021) di ruang komisi I DPRD Medan ketika dimintai tanggapannya terkait aksi unjuk rasa di kantor Lurah Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.
“Lurah dan Kepling harus peka, sahuti keluhan dan aspirasi warga. Bila ada tuntutan warga harus disahuti dan diberi penjelasan agar warga tenang dan dapat memahami kondisi,” ujarnya.
Kata Robi, soal tudingan warga adanya bantuan dari pemerimtah ke masyarakat terdampak PPKM yang penyalurannya pilih kasih, kiranya Lurah dan Kepling harus transparan dan memberi penjelasan sehingga warga tidak harus demo.
Sementara itu Lurah Sari Rejo, Nur Ainun menghubungi wartawan Senin siang (2/8/2021) sekaligus mengklarifikasi adanya aksi unjuk rasa ke kantornya.
Disampaikan Nur Ainun, benar ada puluhan warga lingkungan II Kelurahan Sari Rejo melakukan delegasi ke kantornya terkait bansos terdampak PPKM.
“Bagi warga yang menuntut mendapat bantuan sudah kami data dan bila dimungkinkan tahap berikutnya akan diajukan ke Dinsos. Warga yang datang sudah kami minta foto copy KK nya untuk verifikasi, dan bila memenuhi ketentuan akan kami ajukan ke Dinas Sosial,” terang Nur Ainun.
Terkait penutupan kantor Lurah menggunakan jerjak besi saat ada warga yang delegasi menurut Nur Ainun, memamg sengaja ditutup karena banyak warga Sari Rejo yang terpapar. “Jadi warga yang melakukan urusan kami terima melalui pintu samping,” sebut Nur Ainus.
Diberitakan sebelumnya , puluhan warga lingkungan II, Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Kelurahan Sari Rejo, Senin (2/8/2021). Warga yang mayoritas ibu rumah tangga itu meminta Lurah dan Kepling tidak pilih kasih pembagian bantuan beras terdampak Covid 19.
“Kami minta Lurah dan Kepling tidak pilih kasih menyalurkan bantuan beras terhadap warga lingkungan II,” ujar Fitri salah satu warga lingkungan II saat melaksanakan unjuk rasa.
Disampaikan Fitri, pembagian bantuan beras pada 30 Juli 2021 lalu dinilai tidak transparan dan pilih kasih. Bahkan, oknum Kepling WPS yang baru saja mendapat SK dituding hanya mendistribusikan beras terhadap warga pendukungnya.(JNS)
